KARAWANG | BENANG .MY.ID , Ketidakpastian nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang mulai memicu kekhawatiran luas. Bukan hanya para penerima manfaat, tetapi juga tenaga kerja dapur MBG dan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan peningkatan omzet dari program tersebut.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat menjadi salah satu isu utama yang disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Karawang.
Menurutnya, dampak MBG selama ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang signifikan.
“Tenaga kerja di dapur SPPG khawatir bagaimana nasib mereka kalau program ini berhenti. UMKM juga sudah merasakan manfaatnya. Produk yang mereka jual terserap, omzet meningkat. Kalau berhenti tentu mereka khawatir aktivitas usahanya terganggu,” ujar Ridwan, Rabu (24/6/2026).
Namun di tengah dukungan terhadap keberlanjutan program, masyarakat juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Mereka menegaskan dukungan bukan berarti menutup mata terhadap kemungkinan adanya persoalan dalam pelaksanaan program.
“Yang disampaikan masyarakat jelas, tata kelola harus diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus dibenahi. Dukungan terhadap program tidak berarti mengabaikan masalah yang mungkin terjadi,” katanya.
Di sisi lain, Ridwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan kebijakan MBG. Sebab program tersebut berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).
“MBG bukan ranah pemerintah daerah secara langsung. Penyelenggaranya adalah Badan Gizi Nasional. Di daerah ada struktur pelaksananya, dan kebijakan yang berjalan saat ini berasal dari BGN,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai langkah Pemda Karawang. Ridwan mengatakan pemerintah daerah hanya dapat menyampaikan dokumentasi dan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait di tingkat regional maupun pusat.
“Kami hanya menyampaikan bahwa ada aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dokumentasinya akan diteruskan kepada pihak terkait. Keputusan dan kebijakannya tetap berada di ranah BGN,” ujarnya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin menguat di tengah masyarakat: jika program MBG terbukti menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan membantu pemenuhan gizi anak-anak, mengapa keberlanjutannya justru berada dalam ketidakpastian?
Kini bola panas berada di tangan pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional. Sementara itu, ribuan pekerja dapur, pelaku UMKM, dan keluarga penerima manfaat menunggu kepastian atas program yang telah menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus jaring pengaman sosial di Karawang.
Redaksi
0 Komentar